Negara Diuji: Teror, Kekerasan, dan Mafia Membungkam Pers Sepanjang 2025
ROHUL,Ulaskasus.com – Tahun 2025 menjadi catatan kelam bagi kebebasan pers di Indonesia. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) secara resmi menyatakan Darurat Pembungkaman Pers, menyusul rangkaian panjang teror, pengancaman pembunuhan, intimidasi, pemukulan, pengeroyokan, fitnah, hingga kriminalisasi wartawan yang menimpa pengurus dan anggotanya di berbagai daerah.
AKPERSI menilai, maraknya kekerasan terhadap wartawan membuktikan masih kuatnya praktik premanisme, mafia ekonomi ilegal, oknum organisasi masyarakat, hingga oknum insan pers yang menyimpang dari etika jurnalistik, yang secara sistematis berupaya membungkam kerja jurnalistik.
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., menegaskan bahwa AKPERSI tidak akan tunduk terhadap teror dan intimidasi.
“Ini bukan lagi sekadar intimidasi, tetapi serangan sistematis terhadap kemerdekaan pers. Negara tidak boleh kalah oleh preman, mafia, dan oknum anti-demokrasi,” tegas Rino.
Ancaman Pembunuhan di Banten
Pada Sabtu, 21 Juni 2025, Ketua DPD AKPERSI Provinsi Banten, Yudianto, C.BJ., C.ILJ., menerima ancaman pembunuhan dari pelaku usaha mafia gas oplosan berinisial Gugun. Ancaman tersebut muncul setelah adanya aktivitas investigasi jurnalistik.
Laporan awal ke Polsek berjalan lamban, hingga AKPERSI melakukan aksi terbuka dan berkoordinasi langsung dengan Mabes Polri.
Hasilnya, pelaku berhasil ditangkap dan kini menjalani proses persidangan.
Wartawati Dipukul di Hadapan Aparat di Bitung
Kasus lain terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis 2 Februari 2025. Ketua DPD AKPERSI Sulut, Tetty Alisye Mangolo, S.Pd., C.BJ., C.Par, mengalami intimidasi dan pemukulan oleh oknum anggota ormas saat meliput di Pasar Induk.
Ironisnya, kejadian berlangsung di hadapan aparat kepolisian.
Penanganan kasus baru berjalan setelah Ketua Umum AKPERSI melapor ke Divisi Propam Mabes Polri. Saat ini, perkara berlanjut ke sidang dugaan pelanggaran Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Enam Wartawan Dikeroyok di Riau
Di Pekanbaru, enam anggota DPD AKPERSI Riau menjadi korban pengeroyokan brutal pada 7 Agustus 2025, saat melakukan investigasi dugaan penyalahgunaan solar subsidi.
Setelah koordinasi intensif dengan Mabes Polri dan Polda Riau, empat pelaku berhasil diamankan pada malam yang sama.
Fitnah dan Kriminalisasi di Kalimantan Barat
Ketua DPD AKPERSI Kalimantan Barat, Syafarahman, menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik oleh oknum LSM yang menuding keterlibatan tambang ilegal tanpa bukti. Kasus tersebut kini telah memasuki proses persidangan.
Sembilan Media Disomasi Dewan Pers
AKPERSI juga menyoroti pembungkaman dari internal media.
Sebanyak sembilan media online dilaporkan ke Dewan Pers karena mencatut nama pengurus AKPERSI tanpa konfirmasi.
Dewan Pers mengeluarkan somasi resmi, dan seluruh media tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf.
“Media yang melanggar kode etik sama bahayanya dengan preman jalanan. Sama-sama merusak kepercayaan publik,” ujar Rino.
Serangan Verbal di Jawa Barat
Di Jawa Barat, Ketua DPD AKPERSI setempat menjadi korban penghinaan dan perendahan martabat melalui grup WhatsApp oleh oknum yang mengaku wartawan.
Kasus ini telah dilaporkan dan sedang berproses hukum.
AKPERSI Tegas: Lawan Pembungkaman Pers
AKPERSI menegaskan sikap:
Tidak ada toleransi terhadap intimidasi wartawan
Tidak ada kompromi dengan premanisme dan mafia
Tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran UU Pers
AKPERSI menegaskan konsep keluarga besar: satu disakiti, semua bergerak.
“Wartawan adalah pilar keempat demokrasi. Jika pers dibungkam, demokrasi mati,” tutup Rino.
Sudarno
Sumber
Tim DPP Akpersi
