Belasan Tahun Tanpa Kepastian, Masyarakat Cipang Kiri Hilir Tagih KKPA 30 Persen
Rokan Hulu, Riau ,Ulaskasus.com —
Ratusan masyarakat Desa Cipang Kiri Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, menuntut kejelasan dan realisasi pembagian kebun kelapa sawit melalui sistem Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) sebesar 30 persen dari total lahan yang dikelola PT Sawit Rokan Semesta.
Berdasarkan data yang disampaikan warga, luas lahan perizinan kehutanan yang dimiliki perusahaan mencapai 10.432 hektare, namun hingga saat ini baru sekitar 1.800 hektare yang dikelola.
Dari luasan tersebut, masyarakat menilai hak mereka melalui pola KKPA belum juga direalisasikan.
Tercatat sekitar 270 orang warga Desa Cipang Kiri Hilir hingga kini masih menunggu hak kebun KKPA yang dijanjikan sejak awal berdirinya perusahaan. Tuntutan ini kembali menguat dan disuarakan masyarakat pada Senin, 5 Januari 2026.
Padahal, sejak awal berdirinya PT Sawit Rokan Semesta (Kebun Mentawai) pada tahun 2007, telah ada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat terkait pengelolaan lahan dengan pola KKPA.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar penerimaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan di wilayah mereka.
Menurut keterangan warga, seluruh tahapan pengelolaan kebun sawit telah berjalan sesuai rencana. Masa pembibitan dimulai sekitar tahun 2011, dilanjutkan dengan penanaman pada tahun 2013, dan kebun diperkirakan mulai memasuki masa produksi pada tahun 2017.
Namun ironisnya, hingga lebih dari satu dekade berlalu, masyarakat mengaku belum menerima pembagian kebun KKPA sebagaimana yang telah dijanjikan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Perjanjian itu sudah ada sejak awal perusahaan berdiri, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Warga menegaskan bahwa sejak awal pemahaman masyarakat sangat jelas. Apabila perusahaan mengelola tanah milik masyarakat, maka 30 persen dari total lahan yang digarap wajib dikembalikan kepada masyarakat Desa Cipang Kiri Hilir melalui pola KKPA.
Selain menuntut pertanggungjawaban dari pihak perusahaan, masyarakat juga meminta penjelasan dari para datuk dan tokoh adat terdahulu yang terlibat dalam proses kesepakatan awal.
Mereka berharap seluruh dokumen dan perjanjian yang pernah dibuat dapat dibuka kembali secara transparan.
Langkah tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Saat ini, kondisi sosial di Desa Cipang Kiri Hilir mulai diwarnai keresahan, mengingat janji yang telah berlangsung lebih dari belasan tahun belum juga terealisasi.
Warga berharap PT Sawit Rokan Semesta segera duduk bersama masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah setempat untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil, terbuka, dan bermartabat.
(Sudarno)
