AKPERSI Ungkap Fakta Lapangan: Tambang Diduga Beroperasi di Lahan Petani, Klaim PT Berau Coal Dipertanyakan
Berau | Ulaskasus.com
Dugaan penggunaan lahan milik petani tanpa penyelesaian hak kembali mencuat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Aktivitas pertambangan PT Berau Coal terpantau berlangsung di atas lahan Kelompok Tani (Poktan) Bumi Subur, Kampung Gurimbang, meskipun sebelumnya pihak perusahaan mengklaim bahwa lahan tersebut belum digunakan untuk kegiatan operasional.
Sorotan terhadap persoalan ini semakin menguat setelah Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., turun langsung ke lokasi bersama Sekretaris Jenderal DPP AKPERSI, Budianto, C.BJ., C.ILJ., serta jajaran pengurus DPP AKPERSI, DPD Kalimantan Timur, dan DPC AKPERSI Berau.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pernyataan administratif perusahaan dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menjawab keluhan para petani yang mengaku lahannya telah terdampak aktivitas tambang.
Dalam keterangannya, Rino Triyono mengungkapkan adanya ketidaksinkronan serius antara klaim perusahaan dan fakta lapangan.
Ia menyebut, berdasarkan hasil rapat sebelumnya yang turut dihadiri unsur pemerintah daerah, pihak PT Berau Coal menyatakan bahwa lahan milik Poktan Bumi Subur belum digunakan. Namun, saat dilakukan pengecekan langsung, ditemukan alat berat dan aktivitas pertambangan yang sudah berjalan di area tersebut.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi. Faktanya, aktivitas tambang memang sudah berlangsung di atas lahan Poktan Bumi Subur, sementara dalam forum rapat dan laporan administratif disebutkan belum digunakan.
Ini merupakan ketimpangan informasi yang sangat serius,” tegas Rino Triyono saat berada di lokasi, Rabu (14/01).
Rino menilai, apabila lahan tersebut benar merupakan milik petani dan belum ada penyelesaian hak, ganti rugi, maupun kesepakatan yang sah, maka penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan dapat mengarah pada dugaan pelanggaran hukum pidana, khususnya terkait penyerobotan lahan.
“Jika lahan pertanian milik warga dikuasai atau dimanfaatkan tanpa penyelesaian hak, maka itu sudah masuk ranah pelanggaran undang-undang. Negara harus hadir memberikan perlindungan hukum bagi petani yang hak-haknya terabaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP AKPERSI, Budianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta PT Berau Coal untuk bersikap terbuka serta segera memberikan klarifikasi resmi dan penyelesaian yang adil bagi para petani anggota Poktan Bumi Subur.
“Kami mendesak perusahaan untuk transparan dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat ketidakjelasan status lahan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada manajemen PT Berau Coal guna memperoleh klarifikasi resmi atas temuan lapangan yang disampaikan oleh jajaran pengurus AKPERSI.
Kasus ini kembali menambah daftar panjang konflik agraria antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal di Kalimantan Timur, yang hingga kini masih memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum atas hak tanah mereka.
Sudarno
(Tim AKPERSI)
