AKPERSI Kecam Pernyataan Kapolda Gorontalo: Penyebab Banjir Pohuwato Tak Bisa Disimpulkan Sepihak Akibat PETI
Pohuwato, UlasKasus.com —
Pernyataan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol Widodo, yang menyebut banjir bandang berulang di Kabupaten Pohuwato disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), menuai kritik keras dari kalangan pers.
Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan opini publik dan menyederhanakan persoalan lingkungan yang bersifat kompleks dan multidimensional.
Pernyataan Kapolda itu disampaikan saat meninjau aliran sungai di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Selasa (13/1/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Kapolda menilai kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai akibat PETI terlihat jelas dan disebut sebagai pemicu utama terjadinya banjir bandang yang berdampak hingga wilayah hilir.
Namun, klaim tersebut langsung mendapat respons tegas dari Ketua DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo, Imran Uno, S.Pd.I., C.ILJ. Ia menegaskan bahwa Kapolda tidak memiliki kewenangan ilmiah maupun otoritas institusional untuk menyimpulkan secara sepihak penyebab banjir hanya berdasarkan pengamatan visual.
“Kapolda tidak bisa serta-merta memvonis bahwa banjir Pohuwato semata-mata disebabkan oleh PETI. Penentuan penyebab bencana bukan domain opini personal, apalagi disampaikan ke publik tanpa kajian ilmiah dari lembaga yang berwenang,” tegas Imran, Rabu (14/1/2026).
Menurut Imran, narasi yang hanya menyudutkan PETI justru berpotensi menutup fakta lain yang tak kalah penting, yakni keberadaan dan aktivitas pertambangan berskala besar yang juga diduga kuat berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan bentang alam di wilayah Pohuwato.
Ia menilai, jika penegakan hukum ingin ditegakkan secara adil, maka seluruh bentuk aktivitas pertambangan—baik ilegal maupun legal—harus diperlakukan dengan standar yang sama apabila terbukti merusak lingkungan.
“PETI dan pertambangan korporasi sama-sama mengubah bentang alam.
Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” ujarnya.
Lebih lanjut, AKPERSI menegaskan bahwa penentuan penyebab banjir harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, objektif, dan transparan, bukan pada kesimpulan sepihak aparat penegak hukum.
Imran menyebut sejumlah lembaga negara yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam menganalisis penyebab banjir, seperti BMKG, BNPB, Kementerian PUPR melalui Puslitbang Sumber Daya Air, Badan Geologi Kementerian ESDM, serta lembaga riset nasional.
“Biarkan lembaga yang berwenang bekerja secara ilmiah. Pernyataan sepihak dari pejabat penegak hukum justru berisiko membangun stigma, memicu konflik sosial, dan mengaburkan akar persoalan yang sesungguhnya,” lanjutnya.
AKPERSI mendesak agar seluruh pihak, termasuk aparat kepolisian, lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik, khususnya terkait isu lingkungan dan bencana.
Organisasi pers ini juga meminta dilakukan audit lingkungan independen dan terbuka guna mengungkap penyebab banjir Pohuwato secara adil, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan jadikan PETI sebagai kambing hitam tunggal. Publik berhak mendapatkan kebenaran yang utuh, bukan narasi yang disederhanakan,” pungkas Imran.
Sudarno
Tim AKPERSI
